Membangun Generasi Jujur


Korupsi ibarat narkoba ,  rokok yang mengandung  zat adiktif  yang dapat menimbulkan ketergantungan fisik yang kuat dan ketergantungan psikologis yang panjang (drug dependence) Semua ini terjadi karenaan situasi dan kondisi manusia terperangkap dalam dunia konsumerisme,  yang menarik manusia seperti sebuah magnet.   

Kasus-kasus  korupsi yang terjadi di Indonesia adalah salah satu indikator kemerosotan moral di tingkat para pejabat negara. Para pelaku korupsi ini para  intelektual. Seharusnya tingginya tingkat pendidikan seseorang dapat menciptakan manusia yang cerdas dan bermoral?. Mungkinkah pendidikan kita selama ini telah mengenyampingkan nilai-nilai moralitas dan hanya mengedepankan aspek intelektualitas dan materi semata?.

Negara kita menempati posisi 2 (dua) sebagai negara terkorup di Asia pasifik menurut survei dari The World Justice imagesProject.

Mengapa korupsi dapat menjamur di Indonesia?…Apa yang salah?  Mungkinkah  kesejahteraan masyarakat yang kurang;gaji dan pendapatan yg rendah atau  mentalitas orang Indonesia yang ingin cepat kaya secara instan hingga rela memtuskan urat malu mereka? Mungkinkah budaya  money oriented menyebabkan  orang berlomba untuk mendapatkan uang tanpa memikirkan halal haramnya ?  Apalagi kini nilai – nilai-nilai agama yang semakin luntur membuat banyak orang mudah tergiur dengan praktik korupsi,  bahkan para lembaga agama dan partai politik yang mambawa nama agamapun seakan berlomba dan tidak mau ketinggalan melakukan tindak korupsi. “Korupsi menjadi candu.”

Segala macam kebijakan-kebijakan yang pro rakyat yang dibuat pemerintah akan menjadi sia – sia hanya karena masalah korupsi. Hal ini akan menambah tingkat kemiskinan, pengangguran dan juga kesenjangan sosial karena dana pemerintah yang harusnya untuk rakyat justru masuk ke kantong para pejabat dan orang – orang yang tidak bertanggung jawab lainnya. Membuat masyarakat menjadi marah..

Gara – gara korupsi masalah  tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya tingkat kesejahteraan pun menjadi tak teratasi.

Beberapa tahun terakhir, publik dicengangkan dengan munculnya koruptor-koruptor muda dengan kekayaan tak masuk akal. Pegawai pajak golongan III/a berusia 31 tahun, Gayus HP Tambunan, diketahui memiliki kekayaan Rp 100 miliar yang disimpan dalam sejumlah rekening bank dan kotak pengaman (safe deposit box).

Pegawai pajak muda lain, Dhana Widyatmika, memiliki kekayaan sekitar Rp 60 miliar yang tersebar dalam rekening bank, surat berharga, logam mulia, dan berbagai bentuk investasi sektor riil, seperti properti dan perusahaan. Senior mereka, Bahasyim Assiffie, juga memiliki kekayaan sekitar Rp 60 miliar yang dikelola oleh manajer investasi. Kekayaan mereka bertiga jauh melampaui pendapatan normal mereka sebagai pegawai negeri.

Di pengadilan, ketiganya terbukti menerima suap dan gratifikasi dari perusahaan yang menjadi wajib pajak. Kompensasi suap tersebut, perusahaan membayar pajak di bawah nilai semestinya sehingga otomatis merugikan keuangan negara. Ini berarti terjadi kebocoran dalam penerimaan pajak akibat kongkalikong aparat pajak dan wajib pajak. Korupsi Gayus, Dhana, dan Bahasyim bisa dikatakan merupakan fenomena gunung es dari praktik korupsi.

Masalah korupsi ini sebenarnya bisa  diberantas, asalkan pemerintah mau dan benar-benar berkomitmen untuk memberantas masalah korupsi. Penegakan hukum terhadap para koruptor juga sengat lemah. Sampai saat ini tidak ada satu pun koruptor yang menerima hukuman berat. Sebagian besar koruptor hanya mendapatkan hukuman penjara yang tidak sebanding dengan apa yang telah mereka curi. Di dalam penjara pun mereka juga mendapatkan fasilitas yang berbeda dengan tahanan lain, fasilitas yang lebih mewah.  

Pemerintah juga terlihat tidak serius mendukung KPK, bahkan beberapa waktu yang lalu ketua DPR kita memberi usul untuk membubarkan KPK. Padahal KPK merupakan salah satu komisi yang efektif untuk memberantas korupsi.

Pemerintah juga harus transparan dalam melakukan segala sesuatu. Pemerintah juga harus mendukung penuh KPK dalam melaksanakan tugasnya. Kita juga tahu yang namanya prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independen, dan adil. Sudah sewajarnya prinsip -prinsip tersebut dilaksanakan pemerintah.

Jadi hal paling utama yang harus dilakukan untuk memberantas korupsi ialah mengubah perilaku kita sendiri, yakni membiasakan untuk jujur dalam melaksanakan segala sesuatu. Karena jika semua berlaku seperti itu maka negara kita akan bebas dari korupsi.

Bagaimana menghentikan korupsi yang menggurita tersebut?

Selama ini, koruptor umumnya hanya dijerat pasal-pasal dalam UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi. UU ini sejatinya hanya efektif untuk menghukum badan, tetapi tidak untuk memaksimalkan pengembalian uang negara. Dengan UU ini, jaksa dan hakim paling hanya bisa menyita uang yang benar-benar bisa dibuktikan korupsinya.Tidak mengherankan, uang yang bisa dikembalikan jauh panggang dari api. Hukuman penjara masih kurang efektif dalam menciptakan efek jera.

Ketika faktor integritas menjadi acuan bangsa-bangsa di dunia untuk maju, di Indonesia justru sebaliknya. Korupsi malah terus beregenerasi secara masif.

”Menjadi amat fundamental  untuk melihat hadirnya integritas sebagai basis perjuangan . Ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan juga berbagai pihak . Menghadirkan integritas  adalah kunci yang sangat fundamental untuk Indonesia maju ke depan,” .

Dunia sekarang tidak bisa lagi menoleransi hadirnya individu tanpa integritas. Tren dunia adalah menuju tata kelola yang baik, integritas penuh, dan hilangnya korupsi.

Sebaliknya, di Indonesia “cacat integritas” masih diberi ruang.  Individu yang pernah terjerat kasus korupsi bisa maju menjadi bupati, dan jabatan lainnya, betapa mirisnya.

 ”Tidak pernah ada kata terlambat dalam memulai integritas. Namun, bila ini tidak menjadi kesadaran kolektif, kita semua akan ketinggalan,”.

Yang sangat mengerikan kasus korupsi telah menyebabkan pemiskinan secara struktural, konflik horizontal, dan akhirnya menimbulkan krisis peran negara.

Hal yang menyedihkan sekaligus mengkhawatirkan,  korupsi beregenerasi. Regenerasi itu tampak dari jumlah tersangka korupsi dengan umur di bawah 40 tahun yang belakangan semakin banyak. Keterlibatan kaum perempuan juga meningkat, bahkan orang tua dan anak.

Evolusi korupsi, mengarah pada bentuk-bentuk baru yang semakin sistemik dan sinergis. Model yang paling membahayakan adalah korupsi yang didesain. KPK menemukan banyak peraturan dan kebijakan, baik di pemerintah pusat maupun daerah, yang didesain untuk melegalkan sesuatu yang ilegal.

Melihat fakta tersebut, peneliti Indonesia Corruption Watch, Abdullah Dahlan, mengatakan, DPR memang termasuk episentrum korupsi. ”Angka itu sebenarnya baru gambaran kecil dari persoalan korupsi di Indonesia, ibaratnya ini hanya puncak gunung es. Namun, setidaknya ini adalah sinyal awal sistem korupsi di Indonesia telah tergambarkan dengan titik episentrumnya di DPR,” kata Abdullah.

Fenomena ini juga menggambarkan praktik kekuasaan yang korup dengan didominasi kekuatan partai politik. ”Ini juga dampak dari liberalisasi demokrasi yang di Indonesia diwarnai dengan politik biaya tinggi. Para kader parpol berlomba-lomba mengumpulkan modal untuk mempertahankan keberadaannya di internal parpol atau untuk modal agar terpilih lagi pada masa mendatang,” ujar Abdullah. Desentralisasi korupsi karena munculnya ”raja-raja” kecil di daerah.

Dalam kondisi itu, Ketua KHN JE Sahetapy mengatakan, ”Keadaan negara kita sudah amburadul. Kalau politik pencitraan, semua harus diungkapkan secara sopan, saya menyebut negara kita sedang mengalami anomi. Keadaan berbangsa dan bernegara kita sedang membingungkan.”

 Ada sesuatu yang menarik yang dicetuskan ICW, yaitu:

Cari Kader Baru, ICW Buka Sekolah Anti Korupsi di Bandung

Bandung – Organisasi independen anti korupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW) menggagas Sekolah Anti Korupsi (Sakti) untuk melahirkan generasi baru kader anti korupsi. Selain di Jakarta, ICW memilih Bandung sebagai sasaran mencari potensi-potensi muda untuk mengikuti program pelatihan tersebut.

Program seperti ini dikatakan Koordinator ICW Danang Widoyoko perlu dilakukan karena saat ini korupsi terus berkembang karena koruptor mereproduksi generasi koruptor baru yang masih muda-muda.

“Kami melihat di Bandung ini banyak yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa. Karena itu kita harus mulai dari pendidikan supaya pemimpin ke depan tidak seperti pemimpin sekarang ini. Jadi, pertama kami akan membuka pelatihan untuk mencari kader-kader baru untuk memberantas korupsi. Karena saat ini angkatan baru koruptor telah direproduksi, sehingga kita juga harus mereproduksi angkatan atau generasi baru anti korupsi,” ujar Danang saat Launching Sekolah Anti Korupsi di Bale Gazebo, Jalan Surapati, Senin (20/5/2013).

Berdirinya Sakti diharapkan Danang, akan melahirkan generasi baru antikorupsi dengan minimal kompetensi yaitu memahami masalah ekonomi dan politik, bisa menganalisis anggaran (membaca APBD), mampu menginvestigasi kasus korupsi serta dapat mengadvokasi atau mengawal kasus korupsi.

“Sebagian dari lulusannya nanti akan kami rektrut sebagai relawan ICW. Kita tak bisa menampung semua, tapi sisanya bisa punya bekal untuk berkarya di lembaga independen negara lainnya seperti di KPK, Ombudsman atau di KY,” tuturnya.

Keberadaan Sakti di Bandung disebut Danang akan menjadi cikal bakal dibentuknya ICW di daerah. Diharapkan, dengan adanya ICW dan para generasi baru anti korupsi, pengawasan akan lebih ketat dan serius.

“Kalau ada banyak aktivis yang melakukan pengawasan kan tidak mudah lagi untuk korupsi. Jadi agak berat untuk untuk meneruskan itu,” katanya. Pelatihan Sakti ini rencananya akan dilakukan antara bulan Juni-Agustus mendatang dengan membidik para mahasiswa.

http://news.detik..com/bandung/read/…ung?n991101605

Indonesia mempunyai generasi penerus yang mungkin bisa dijadikan sebagai energi positif untuk membangun generasi baru yang bersih. Waktu yang dibutuhkan tentu sangat panjang. Sebab bibit-bibit generasi tersebut perlu  dibina dengan pendidikan moral yang intens.

Anak merupakan aset bangsa. Sebagai generasi penerus, mereka harus dididik dengan pendidikan yang baik dan benar.  Pendidikan moral tersebut ditujukan untuk membangun generasi yang jujur dan bermartabat. Tentu diperlukan waktu dan kita dituntut untuk bersabar.

Menurut J. sumardianta, dalam bukunya yang berjudul; “GURU GOKIL MURID UNYU”

Pendidikan terlanjur identik dengan ramuan ekplosif yang menghancurkan karakter anank-anak akibat bertemunya bad parenting dan bad schooling. Pola buruk pengasuhan anak di rumah berkooperasi dengan proses pengajaran buruk di sekolah.

Proses atau program pendidikan tingkat dasar hingga menengah menggunakan model celengan. Sembilan puluh persen soal ujian nasional hafalan. Membuat sekolah menjadi monokultur, hanya berputar-putar dengan mechanical intelligence (kecerdasn mekanis) dan bukan creative intelligence (kecerdasan kreatif), apalagi wisdom (kearifan), bahkan trustworthiness (kejujuran).

Membangun generasi yang jujur dan bebas dari korupsi dengan pendidikan tidak bisa dilakukan sendirian. Tapi membutuhkan kerjasama yang intensif dan kolaboratif. Masing-masing pihak, instansi pendidikan, masyarakat, agama-agama dan keluarga semuanya dituntut untuk bersinergi dalam membangun generasi penerus yang jujur melalui pembinaan terhadap anak.

Pendidik di sekolah harus menanamkan nilai-nilai moralitas. Keluarga di rumah juga dituntut memberikan pembinaan moral berbasis keluarga di rumah, lembaga agama lebih efektif dan dinamis dalam menanam moral dengan mengikuti perkembangan jaman. Kita harus membiasakan anak untuk mengemban amanah dengan baik, atau dengan mengajari untuk bersikap jujur, dan lain sebagainya.

Aktualisasi agama terlalu normatif dan teralienasi dari permasalahan. Agama belum menjadi kekuatan transformatif dalam sistem sosial politik dan hukum.

Hal ini menjadi agenda setter dalam narasi besar (grand narration) pemberantasan korupsi yang selama ini diperankan oleh LSM

Perguruan tinggi harus mampu melakukan peran sebagai comprehensive anticorruption legislation reform terutama memperbaharui aturan-aturan hukum yang tidak membantu agenda pemberantasan korupsi.

Beberapa waktu lalu, Kementerian Pendidikan Nasional bersama KPK menyiapkan kurikulum pendidikan antikorupsi, mulai dari prasekolah sampai perguruan tinggi. Tim kecil yang terbentuk ditugaskan mempersiapkan kurikulum, metodologi, evaluasi, dan model-model pendidikan antikorupsi. Tetapi pendidikan antikorupsi tak akan bisa menjamin lahirnya generasi antikorupsi tanpa ada reformasi di departemen pendidikan sendiri. Bukan rahasia lagi praktek pelaksanaan ujian nasional (UN), siswa diajari curang atau guru berbohong dan ini justru mengajari siswa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, termasuk dengan korupsi.

“Kecil terbiasa, besar terbawa-bawa”. Apabila upaya-upaya yang dilakukan oleh para pendidik (keluarga, sekolah, dan masyarakat) adalah untuk menanamkan kebiasaan yang baik, maka sudah dapat dipastikan akan mendapatkan hasil yang baik pula.

Untuk menciptakan generasi antikorupsi, perlu peranan-peranan dari seluruh elemen masyarakat atau seluruh stakeholder yang bertanggung jawab didalamnya.

Jadi, pendidikan antikorupsi yang akan disiapkan untuk anak sejak prasekolah sampai perguruan tinggi, hendaknya diberikan dengan penanaman kesadaran yang kritis. Tentu itu hanya bisa jika pendidik yang mengajarkan juga mempunyai kesadaran kritis dan antikorupsi. Semoga……..

Lingkungan keluarga merupakan wahana utama untuk menempa karakter anak-anak menjadi manusia unggul. Apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan orang tua?

“Beri saya seribu bayi, dan saya akan jadikan mereka seribu manusia seperti yang Anda inginkan,” kata John B. Watson, bapak psikologi modern. Lewat kata-katanya yang terkenal itu, Watson sebetulnya ingin menegaskan, betapa besarnya pengaruh lingkungan terhadap perkembangan hidup seseorang.

Peran GPIB dalam membangun generasi Jujur

Sebagai Gereja, GPIB hadir di dunia ini untuk menjadi garam dan terang. Apa yang harus dilakukan GPIB melihat keadaan bangsa Indonesia seperti ini ?…Apa yang bisa GPIB berikan untuk membangun generasi Jujur ? 

Dalam perspektif kristen, melakukan korupsi adalah penghinaan hakekat manusia sebagai gambar Allah, Imago Dei (Kej 1:27). Alkitab mengajarkan kita untuk mengecam segala usaha yang mencari keuntungan bagi diri sendiri dan kelompok, melalui penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan (Mat 23:25). 

Korupsi telah menjadi suatu kejahatan sosial yang tidak dapat diterima. Korupsi merusak moral setiap individu dan masyarkat sosial. Korupsi juga telah merampok  hak-hak masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan. Korupsi  merupakan penyangkalan terhadap Allah yang setia memelihara kehidupan manusia.  Mega-korupsi di kalangan penyelenggara negara kita dewasa ini menista martabat manusia dan sekaligus melecehkan kekudusan Allah. 

Atas dasar itu harusnya GPIB menyatakan sikap untuk melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. ”fenomea “ korupsi ini sudah puluhan tahun, apa yang bisa GPIB perbuat melihat kenyataan yang ada ?…Jika GPIB  melihat kenyataan ini hanya diam saja, berart GPIB  “gereja nggak waras”.

Kata korupsi itu sendiri tidak terdapat dalam hukum gereja. Namun gereja mencoba menjelaskan melalui etika pubilk yang mana sudah ada dalam agama. Dijelaskan korupsi itu temasuk tindakan mencuri dan mencuri itu dilarang. Dalam sepuluh perintah Allah yang ke-7 juga terdapat hal itu.  Tampaknya memeang korupsi memang sudah ada sejak lama. Dalam sejarah manusia diterangkan dalam kitab keluaran: ”suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta banyak orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar”.  Selain korupsi merupakan tindakan mencuri untuk memperkaya diri, korupsi pun juga menjadi masalah yang lebih serius karena pola berkorupsi yang berantai dan rakus. Diperparah lagi oleh rendahnya mutu pendidikan.

GPIB perlu  budaya alternatif atau budaya tandingan yang tujuannya  menghindarkan orang-orang agar tidak  terjebak pada budaya  korupsi. Diharapkan dengan budaya alternatif ini dapat membongkar pola pikir dan prilaku yang berlawanan dengan martabat luhur manusia.

Dalam ranah Agama, sungguh sangat berguna untuk menjalankan budaya alternatif. Jika semua agama bersatu untuk menciptakan habitus baru melalui budaya alternatif ini. Khususnya GPIB, sebab jika budaya alternatif ini tercipta dengan sendirinya akan menyingirkan budaya korupsi yang sudah lama tertanam dalam bangsa Indonesia.

GPIB memiliki alternatif, misalnya  melakukan pendidikan anti korupsi melalui kurikulum pengajaran sekolah minggu dan katekisasi, sehingga pemahaman korupsi sebagai kejahatan luar biasa ditanamkan sejak usia dini. Pendidikan anti korupsi juga dilakukan melalui bahan khotbah dan pembinaan warga jemaat.

GPIB menempatkan diri sebagai oposisi yang  kritis terhadap  pemerintah yang saling memberdayakan. GPIB  jeli  terhadap  sumbangan/bantuan yang terindikasi korupsi agar terhindar dari praktek pencucian uang (money laundry) .

GPIB sudah waktunya mengembangkan  generasi jujur pada  anak-anak dengan mendongeng, bermain, bernyanyi, dan hal-hal menyenangkan lainnya dengan tema kejujuran. Dengan kata lain hal ini dilakukan agar anak-anak mudah menerima pesan dan nilai yang ditanamkan, seperti jujur, peduli, disiplin, mandiri, berani, tanggung jawab dll.

GPIB harus mampu dan berhasil di dalam partisipasinya menciptakan generasi jujur walaupun memberantas korupsi tidak dapat diukur hari ini atau besok, tapi lima, sepuluh, lima belas, bahkan dua puluh tahun lagi kala anak-anak yang telah kita didik menjadi pemimpin-pemimpin masa depan, yang berintegritas dan berkarakter.

Mencegah maupun memberantas korupsi harus sesuai passion dan kemampuan. Karena di titik inilah kita bisa mengerahkan segala kemampuan kita secara maksimal. GPIB dalam kegiatannya yang memilih bergerak kepada , anak-anak TK-SD, SMP dan SMA. GPIB bisa juga memanfaatkan media yang digandrungi genarasi sekarang dengan memilih media sosial

GPIB harus menyadari, memberantas korupsi tidak bisa sendirian, butuh kolaborasi dari berbagai pihak, bekerja sama dengan berbagai pihak yang memiki kesamaan visi.

GPIB harus  membangun jemaat, yang tadinya acuh tak acuh menjadi peduli, yang apatis menjadi berkontribusi. Mengubah paradigma jemaat bahwa korupsi bukan hanya terkait anggaran, melainkan dimulai dari hal-hal kecil di lingkungan sehari-hari.

Karena  itu GPIB harus siap, untuk mengubah paradigma tersebut, harus dimulai sejak dini dan dibiasakan bukan hanya di sekolah, melainkan di rumah dan lingkungan sekitar.  GPIB harus optimis  akan lahirnya generasi  yang jujur dan bebas korupsi.

Analoginya; Bukan kucing mengejar ekornya sendiri, tapi kucing yang mengejar tikus-tikus koruptor. Kalau tikus itu dibiarkan, keenakan dong, dan bisa memberi wabah virus korupsi ke tikus lainnya. Ini bukan masalah energi terkuras, tapi masalah keadilan dan menciptakan budaya jujur.

Menyikapi keadaan sedemikian itu sudah saatnya GPIB  meningkatkan perannya —bersama-sama lembaga pendidikan dan lembaga lain yang terkait — dalam membentuk pertumbuhan manusia yang seutuhnya sehat. GPIB pada khususnya harus bekerja lebih keras untuk dapat menyikapi keadaan yang sangat memprihatinkan ini. GPIB perlu menjadi lembaga atau komunitas belajar yang hidup dan dinamis. Sehingga GPIB dapat membentuk manusia-manusia masa kini dan masa depan yang sehat secara spiritual, karakter dan kepribadian; manusia-manusia Indonesia yang dapat menjadi garam dan terang Tuhan bagi dunia sekitarnya. Hal ini menjadi suatu tantangan yang menantang kita sebagai gereja-Nya. Dengan ini GPIB berpertisipasi dalam MEMBANGUN KEMITRAAN dan KESETARAAN DEMI KESETIAKAWANAN SOSIAL

images

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s