Bagaimana Gereja menyikapi Isu sara dan perubahan yang berdampak


Intermezo

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan olehpemerintah negara tersebut.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutifyudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances

Jika kita lihat akhir-akhir ini diberbagai mas media, maraknya pembiritaan tentang Pemilu PILKADA di Ibu kota yang semakin memanas. Mereka menggunakan  trik-trik politik yang tidak etis dengan menghembuskan isu SARA, di mana salah satu pendukung calon Gubernur beraksi “membabi buta” untuk memenangkan Pemilu PILKADA putaran ke dua di DKI Jakarta.Nampak ada kecemasan, ketakutan dari pihak salah satu calon gubernu, bahkan mungkin malu.

Pengamat Politik UI Agus Pambagyo mengatakan, seharusnya Pilkada DKI merupakan pesta demokrasi. Tidak usah menggunakan isu SARA. Siapapun kandidatnya tidak menggunakan itu sebagai senjata. Sebab, kedua pasangan akan dirugikan. “Kalau ada 100 persen etnis tertentu memilih calon tertentu, saya kurang yakin. Yang jelas penggunaan isu SARA akan merugikan semua pihak.

Dan mengancam pilpres mendatang,” ungkapnya. Pengamat Perkotaan Sugiyanto, mengatakan, semua pihak bisa saja saling mengklaim mereka tidak pernah menghembuskan isu sara atau kampanye hitam yang tidak sehat kepada publik Jakarta. Namun, kondisi ini kerap dimainkan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Mereka disinyalir akan mencari keuntungan dengan suasana tidak kondusif di Jakarta ini. ”Masyarakat harus berhati-hati dengan isu-isu tentang Pilkada DKI Jakarta ini,” tandasnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Jimly Asshiddiqie, yang pendapatnya dikutip dalam ceramah H. Rhoma Irama, memberikan pernyataan yang sangat realistis. Di lapangan isu SARA nyaris tak dapat dihindarkan dan harus disikapi biasa-biasa saja sebagai informasi terbuka asalkan tidak bersifat menghujat. Pemilih berhak untuk mengetahui latar belakang kandidat, termasuk identitasnya

Dalam perkembangannya pemilihan PILKADA ini  ditandai oleh tingginya keterlibatan orang-orang partai yang didudukan  di dalam birokrasi. Gejala ini mulai menguat ketika salah satu calon Gubernur mengalami kekalahan> Hal ini wajar karena dipihak lain negara ini masih menganut sistim politik birokrasi. Negara memang memerlukan tenaga-tenaga terampil dan terdidik untuk melakukan pekerjaan di birokrasi pemerintah. Dan tenaga-tenaga terdidik itu umumnya memang orang-orang yang aktif terlibat dalam aktifitas politik kepartaian . Karena kepentingan politik dan peran di birokrasi dijalankan bersama-sama, maka orang-orang partai memakai posisinya di birokrasi sebagai patronage. Akibatnya birokrasi terseret untuk melayani kepentingan partai politik yang terus bertahan hingga tahun   hingga sekarang ini.

Indonesia juga menganut Politik etis sebagai sebuah polltik balas budi atau politik kehormanatan, namun juga tak lepas dari intirk-intrik politik dan tujuan di dalamnya, hal yang awalnya balas budi atau politik kehormatan ternyata tidak sejalan dengan apa yang di buat pada tujuan awal politik tersebut. Terbukti dengan masih adanya suatu keinginan dan kepentingan implisit dalam realisasinya.

Kedua ciri-tersebut di atas (politik birokrasi dan politik etis), nampak sekali dalam putaran PILKADA  ke  dua di jakarta, bahkan  sebenarnya  sudah sangat terlihat pada pelaksanaan Pilkada dimana pun adanya di Indonesia.

Yang sangat memalukan, Suhu politik    jelang Pilkada DKI Jakarta putaran kedua mulai dikacaukan oleh isu-isu berbau SARA. Sudah ada yang mempertanyakan status keagamaan pasangan calon gubernur yang menang di putaran pertama. Di media sosial pun sudah beredar isu SARA yang lain seperti masalah etnik (Jawa dan nonpri). Di forum diskusi Indonesia Lawyer Club kemaren sempat saya saksikan dua tokoh yang arah bicaranya   mulai menuju SARA. Yang satu seorang politisi bergaya preman yang sengaja memunculkan sentiment keagamaan bahwa ada janji CAGUB pemenang putaran pertama jika mereka menang/menjadi gubernur akan melicinkan urusan izin pendirian gereja.Nampak ada maksud politis  agar menimbulkan reaksi negatif warga muslim akar rumput yang fanatik “buta-tuli”. Yang satu lagi seorang (entah politisi atau budayawan) yang bergaya jawara bambungan yang  sengaja memunculkan sentiment keagamaan bahwa sampai Pilkada putaran pertama kemaren “muslim politik” belum melakukan pilihan. Entah apa yang dimaksudkannya dengan istilah “muslim politik” itu? Tapi saya menangkap pesan bahwa “warga betawi (yang umumnya muslim) akan dihalau ke persoalan sentiment keagamaan itu. Mereka-mereka ini lama -kelaman menjatuhkan rating Lawyer Club. Kita berharapKalau warga Jakarta tidak terpasung dengan sentiment SARA , Kalau itu terjadimaka  wajah demokrasi kita semakin nampak kebusukannya.

Jelas isu sara dijadikan kendaraan politik dalam mengusung cagub PILKADA putaran ke dua ini. Sebagai pemilih pun warga jakarta jangan sampai terjebak dengan nuansa SARA tadi secara harfiah.Dakwah yang dilontarkan “Raja dangdut “…TERLALU,  untuk memilih pemimpin seiman pun tidak ada yang salah, yang menjadi salah kemudian ketika pemimpin yang kita pilih seiman tapi ternyata menyalah gunakan amanah yang diberikan dengan melakukan korupsi atau pun penyalahgunaan wewenang lainnya.Atau pun tidak salah memilih pasangan dari salah satu etnis karena program kerjanya yang bagus dan memang bertujuan untuk kesejahteraan rakyatnya. Mungkin para pendukung cagub bahkan pertai, politisi pendukung kehilangan “jati diri”, akal sehat, Bahkan mungki mereka takut tergeser .

BAGAI MANA GEREJA MELIHAT HAL INI ?

Dalam Konteks Sosial Politik Indonesia, Gereja harus mempersiapkan diri  di ambang perubahan-perubahan yang besar dan mendasar. Masa depan Gereja akan penuh dengan pelbagai tantangan yang berat. Sebagai minoritas kita dibedakan,ditekan,diancam, bahkan disakiti, tetapi,  di tengah-tengah gelombang beratnya, kita haru tetap menjadi GARAM DAN TERANG , ingin tetap melanjutkan kesaksian kristiani kita melalui pelayanan kita, bahkan kalau mungkin terus meningkatkannya. Tentunya kita tidak dapat sekedar melanjutkan dan mengulang-ulang begitu saja apa yang telah kita kerjakan selama ini, hanya “inside box”, tidak efektif. Jika gereja tidak berubah, maka perubahan-perubahan yang sedang terjadi mungkin tidak akan memberikan lagi kepada kita kesempatan  menjadi saksi-saksi-Nya.Gereja mau-tidak mau  untuk membuat suatu formula  yang baru, sehingga kesaksian kita dapat lebih berdaya guna .

Gereja terlalu sibuk di dalam, mencari aman sehingga gereja mengalami “rabun senja”, tidak tahu ke mana perubahan-perubahan terjadi di bangsa kita. Gereja harus membuat antisipasi, prediksi, dan proyeksi yang baik mengenai apa yang akan kita hadapi.  Gereja harus gerak cepat untuk memahami perubahan-perubahan yang sedang terjadi, dan membuat beberapa formula kemungkinan untuk siap dalam perubahan tersebut .

Gereja harus segera mencari solusi agar tidak terisolasi atau terpenjara dengan perubahan-perubahan di bangsa ini, di sana sini terjadi pembakaran,penganiayaan,perusakan terhadap Gereja, bahkan isu sara yang terjadi saat ini dala pemilihan PILKADA di Jakarta.

APA PERAN GPIB DI DALAM MENJAWAB TANTANGAN PERUBAHAN INI?

Dengan adanya germasa  minimal GPIB harus berusaha dan membuktikan bahwa GPIB hadir sebagai jemaat alternatif yang niscaya semangatnya jauh dr dunia birokrasi,nafsu kekuasaan, dll.

Tugas GPIB di tengah masyrakat bangsa indonesia yg sedang membangun salah satunya berjuang bersama sama dengan dgn agama2 lain, mewujudkan masyarakat yg lebih manusiawi berdasarkan apa yg dianggap sama, yaitu asketisme yg bersifat profetis. bersama-sama berjuang menggarami masyarakat sehingga menjadi dekat pada cita cita menjadi dekat pada cita-cita kerajaan Allah.

Pemahaman iman GPIB harus menjadi alat komunikasi antara umat beargama dan dalam masyarakat Indonesia yg sedang mengalami perubahan. tetapi GPIB hars mawas diri jangan sampai ada pemikiran, mereka merasa terganggu dengan sikap kita, seakan kita memiliki jawaban atas segala persoalan. sebab ada kesan bahwa org kristen/greja merasa dapat membuktikan kebenaran agama kita secara ilmiah.

GPIB seharusnya merenungkan ulang dan “memperbaruhi pemahaman teologisnya dengan mengacu pada kemanusiaan Yesus mendorong munculnya kristologi yg dialogis, sebab dr situ kita dapat memahami dan mengkontruksikan panggilan kontekstualnya di tengah masyarakat yg kini dan yang akan datang.kita harus memiliki suatu pemahaman baru agar kita dapat diterima kembali oleh saudara2 kita yg beragama lain…jangan intelektual kita ksimpan dalam “istana orang berhikmat” walaupun itu adalah sikap yg wajar dan ada pada setiap agama yg yakin akan kebenaran agama mereka. kita harus keluar dari “istana org berhikmat” itu karena masalah manusia dan bangsa adalah masalah bersama kaum mukmin

Selanjutnya bagaimana  peran GPIB dalam menghadapi  perkembangan agama-agama di Indonesia ?.
kita harus merenung ulang/atau sudah saatnya kita memikirkan dan memformulakan suatu pehaman teologi yg menempatkan agama2 lain dalam teologi kita. Agar isu sara tidak memuncak.

GPIB harus mengedepankan pemahaman iman GPIB yg dialogis

PEMAHAMAN IMAN GPIB itu seharusnya bersifat terbuka dan dapat dirumuskan kembali untuk menjawab pergumulan manusia dalam zamannya. karena GPIB mempunyai hubungan dengan “orang lain”…tidak benar demi identitas kita harus memisahkan diri dr yg lain karena bangsa indonesia adalah “rumah bersama”…tidak benar kita dapat berkembang tanpa dipengaruhi oleh agama lain. Juga tidak benar bahwa pemahaman iman GPIB adalah sesuatu yg dapat diformulakan dalan suatu buku dan kemudian dipegang untuk seterusnya.Justru identitas itu harus selalu berkembang dalam hubungan dengan perkembangan agama-agaama lain. yg jelas identitas kita jangan diperalat demi tujuan lain. Kita bukan onderdil negara.

Pembakaran,perusakan,penutupan, dan lain lain yg bersifat anarkis pada gereja di negri kita ,bahkan isu sara yang saat ini dihembuskan di tengah PILKADA di jakarta adalah suatu sinyal.alaram yg serius memperingatkan,bahwa cara-cara “memperluas dan memperkokoh greja” dengan gaya ” kolonial imperial” sudah kuno dan sudah waktunya “dimusiumkan”. GPIB harus berusaha dan membuktikan bahwa GPIB hadir sebagai jemaat alternatif yang niscaya semangatnya jauh dari dunia birokrasi,nafsu kekuasaan, dan lain-lain.

suatu “alasan yg amat tolol” jika kita mengambil sikap tidak bersahabat dengan agama-agama lainya  jika kita ingin membangun bangsa ini. Memang kerajaan Allah harus diberitakan….tetapi kekuatan iman tidak bersumber pada sukses dalam hal mempertobatkan orang lain, jika tidak ada yg mau bertobat, kita tetap penuh Roh Kudus kok dan penuh damai, karena sumber Roh Kudus dan kedamaian bukan suatu sukses mempertobatkan manusia. Jadi tujuan greja adalah kebahagian kita sendiri dalam menciptakan persahabatan dan perdamaian. itulah komunikasi iman dengan pemahaman yg dialogis

Tapi apakah kita sudah siap menanggalkan identitas kita ?, sebab jika tidak kita tak akan memiliki konsep sosial yg sama untuk mengakomodir konflik yg anarkis…Saya pesimis.

kita harus menjadi garam dan terang,identitas kita adalah kasih, dan kita harus belajar dari realitas soisal yg ada,kenapa terjadi tindakan anarkis terhadap gereja dan isu sara, seharusnya kita cepat menyadari mungkin cara-cara “memperluas dan memperkokoh gereja” dengan gaya ” kolonial imperial” sudah ketinggalan jaman. Banyak gereja yang ingin menjadi  garam dan terang tetapi “salah konsep”

Wajar setiap agama mempertahankan identitas masing-masing,menganggap bahwa ajaran mereka benar,tapi kalau itu dikedepankan masing-masing agama pasti tidak ada titik temu

Sistem teologi masyarakat Indonesia yang formal-tradisional sebagai wujud dari sistem kepercayaan dan nilai sosial budaya secara historis membentuk dan mengendap di alam bawah sadar, sehingga menjelma menjadi kesadaran  kolektif masyarakat Indonesia yang terwariskan, pada gilirannya berimplikasi pada tatanan sosial praksis. Kesalahan yang sering kali diperlihatkan oleh orang-orang yang dianggap suci atau yang mempunyai kekuasaan selalu ditolerir oleh masyarakat sekitarnya.

Gereja msh belum menyatu dengan realitas sosial di masyarakat .  Gereja lebih mengutamakan  ke dalam, seharusmya gereja juga perlu untuk  mengidentifikasi apa kebutuhan  masyarakat  sekitar dan mengawalinya dengan melayani,  bersaksi itu pasti dengan sendirinya terlaksana sebagai imbas dari melayani. Pada sisi lain, setiap agama yang berbeda perlu mencari titik temu kesamaan  pandangan pada nilai-nilai universal seperti  kedamaian, HAM, keadilan dan hukum (ini semua sebenarnya sdh ada dalam dasar negara Panca Sila). Jadi, mengapa kita tak kembali ke Panca Sila.

Teologi formal-legalistik tradisional memandang kata kuasa lebih dipahami sebagai fakta atau Thing (sesuatu) dari pada sebagai nilai yang temanifestasikan kepada segala sesuatu. Padahal kerajaan Tuhan di bumi ini akan terbentuk hanya dengan nilai-nilai ketuhanan bukan dengan kekuasaan. Konsep ini sering dianalogikan dengan raja atau penguasa yang berkuasa tanpa batas dan hukum…..

Model strategi dari greja misi yg akan dikembangkan GPIB adalah bersaksi,bersekutu n melayani, tinggal kita mendesainnya.

Pemahaman iman GPIB lebih ditekan kearah dialogis yg komunikatif, karena itu harus dan sangat diperlukan. Harus kita akui bahwa ada kelemahan di gereeja kita sekarang ini. Ketika mau ada hajatan besar, baru kita buat dialog, ketika mau bangun greja baru mendatangi masyarakat non kristen untuk mendapatkan persetuju-an dan sebagainya, sebaliknya juga demikian . banyak dr kita yang mengeksklusifkan diri. Ketika mau bangun gereja baru cari tanda tangan dari masyarakat sekitar. Sebenarnya membangun kebersamaan atau membangun persaudaraan itu bukan karena membangun gereja, bukan karena ada kebutuhan mendesak. Coba kalau kita sudah biasa membaur, biasa kumpul-kumpul bersama entah aktivitias sosial, kesehatan, sudah sering bersama, maka semuanya akan lebih mudah. Jangan tunggu ada hajat besar baru melakukan kerjasama. ini salah satu contoh saja

GPIB dalam startegi misinya…tidak melulu dijejali “doktrin greja”….GPIB belum maksimal dalam berteologi/suatu ajaran yg mewarnai kehidupan masyarakat sehari-hari. Alkitab hanya sebagai hapalan, hanya literal. Bolak-balik dibaca, berulangkali dibaca tapi belum mampu diamalkan secara aplikaktif.

GPIB harus memilik strategi misi berazas kekeluargaan, memiliki “kesetiakawanan nasional”

GPIB harus memiliki strategi misi membangun persaudaraan dari level bawah. Tidak cukup hanya pertemuan pimpinan atau kelompok elitnya. Kalau di level atas tidak ada persoalan

Saya ingat perkataan bapak ketua sinode dalam pembinaan hari sabtu,24 september DALAM PENAHBISAN gedung GPIB SION NUNUKAN…dalam pendekatan terhadap jemaat/majelis yg tidak aktif, beliau mengatakan harus mengawalinya dengan PENDEKATAN INFORMAL…..Mengapa tidak jika GPIB dalam strategi misinya menggunakan strategi misi PENDEKATAN SECARA INFORMAL

GPIB dalam strategi misinya pemahaman iman GPIB harus memiliki posisi strategis dalam proses dialog yang komunikatif dalam kesetiakawanan nasional dan solidaritas sosial masyarakat majemuk.

Dengan adanya germasa gereja/pendeta di bawa ke Teologi kritis yang membebaskan akan terwujud, jika teologi dan hermeneutika sosial dipahami secara dialektis. Teologi harus ditransformasikan secara kreatif dalam dimensi etika sosial. Secara etika sosial, teologi diharapkan dapat memberi “makna terdalam dari hakekat dan eksitensi” bagi manusia sebagai hamba Tuhan di bumi ini. Teologi harus memberikan rasa keadilan dan tidak diskriminatif, sehingga orang yang bersalah harus diganjar sesuai dengan perbuatannya.

Bukan masanya lagi idiom ‘raja tak pernah salah’, raja pun butuh rakyatnya (kalo nda ada rakyat bukan kerajaan namanya). Menyatunya raja dg. rakyatnya (manunggal kawula – alit ?) bermakna rajanya mau turun ke bawah dan rakyatnya dinaikan/diwongke shg bertemu manunggal dalam satu level/garis. Ini yg harus diadakan antara penguasa – rakyat, pemimpin – umat, pejabat gereja – jemaat. Teologi berperan memberi arah, aksinya germasa.   SELAMAT MEMBACA

By: Martha Belawati

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s